Hosted by Photobucket.com

Wednesday, March 08, 2006

from prejudice to hypocrisy

Jakarta, 8 Maret 2006
Ini adalah tulisan saya minggu lalu, sebenarnya. Kesempatan belum mengizinkan saya untuk segera meng-upload-nya. Tapi juga belum basi, bahkan kini menjadi isu yang semakin krusial, karena dalam perkembangannya malam ini saya dengar RUU APP selangkah makin dekat menuju pengesahan; GOLKAR sudah setuju dan yang menolak hanya PDI-P.
Tapi saya belum menyerah. Semoga pula teman-teman yang tidak setuju terhadap RUU APP. Indikasi ini menguatkan niat saya bahwa kita memang sudah semestinya berbuat sesuatu; menyusun kekuatan untuk menolak atau sekurang-kurangnya meminta DPR untuk mempertimbangkan kembali diberlakukannya UU APP. Jangan patah semangat.
Teman-teman pekerja seni dan budayawan Yogyakarta telah membuat pernyataan sikap. Gadis Arivia mengajak perempuan-perempuan Indonesia untuk dengan tegas menolak kriminalisasi terhadap kaum perempuan (yang merupakan implementasi turunan dari disahkannya RUU APP). Apa yang harus kita lakukan?
Mari bersikap.
Tabe!


Sore tadi, saya menghadiri forum diskusi mengenai RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi yang difasilitasi oleh Teater Garasi dan Taman Budaya Yogyakarta. Mula-mula saya merasa beruntung berada di sana. Selanjutnya, saya merasa ngeri. Bahkan, teramat ngeri.


Kengerian yang sama juga dihadapi seluruh seniman dan pekerja seni yang hadir dalam forum tersebut. Betapa tidak, RUU yang kabarnya akan disahkan antara akhir Maret sampai Juni tahun ini (kini sedang dalam proses penjajakan ke daerah-daerah melalui DPRD) adalah bentuk represi terhadap hak asasi manusia. Sebagian besar orang yang tak menyadari imbas pascapengesahan RUU tersebut barangkali tak sudi ambil peduli. Toh, ini tampak semacam persoalan remeh-temeh. Tapi ketika saya mencerap isi draft RUU APP, saya tahu, seperti juga dikatakan orang-orang lain, kelak jika disahkan, dampak dari legal-formal ini bukan lagi hal yang remeh-temeh; sebaliknya berpotensi memusnahkan akar kebudayaan nasional dan merebut hak mendasar di negara demokrasi: kebebasan untuk berekspresi, demi tujuan yang entah bakal tercapai entah tidak: perbaikan akhlak warga negara.
Potensi ketidakadilan muncul dari kenisbian hukum yang disebut Ugo Ran Prasad (penulis; musisi) ‘berangkat dari prasangka’ ini. Tak hanya nisbi, RUU APP bahkan ironis, sebab tak satu pun pasalnya secara rigid memberi batasan mengenai pornografi dan pornoaksi. Pasal 25 ayat 1, misalnya, berbunyi: “Setiap orang dewasa dilarang mempertontonkan bagian tubuh tertentu yang sensual”. Silakan cerna sendiri, dan temukan betapa lucunya jika kita kelak bahkan mesti memplester bibir sendiri sebab diasumsikan merupakan bagian tubuh yang sensual.
Lantas, mari tengok imbas pengesahan RUU APP yang bisa sangat luas dan tak terduga. Mestikah kebudayaan tradisional, yang dengan adanya UU APP diasumsikan sebagai pornoaksi, disimpan ke dalam museum dan dibiarkan mati pelan-pelan? Atau akan terjadi serangkaian kekecualian terhadap kasus-kasus tertentu? Jika begitu, kita mesti mempertanyakan di mana letak keadilan dan kekuatan hukum yang berlaku di Indonesia. Berapa banyak lagi buku dan media cetak yang mesti dibredel hanya karena memuat adegan cium bibir (berarti termasuk juga novel saya), jika UU ini (dan saya berasumsi akan) berlaku surut? Saya bahkan menemui kelakar yang menyedihkan: jangan-jangan kelak Yesus pada lambang salib pun mesti ‘disarungi’ sebab dianggap erotis.
Kelihatannya sepele. Tetapi RUU APP sesungguhnya berkaitan dengan begitu banyak aspek mendasar kehidupan manusia. Mulai dari afeksi, tradisi, apresiasi, sampai ekspresi. Wajar jika ada pihak-pihak yang kemudian merasa terancam dan ngeri. Kengerian itu mengiris dalam, sampai-sampai saya merasa pengesahan RUU APP tak jauh beda dengan menempelkan cap ‘komunis’ pada setiap yang berbau seni dan budaya rakyat, di zaman Orde Baru. Yang berbeda hanya cap-nya. Dulu komunisme, kini pornografi dan atau pornoaksi. Ada pula yang menyebut RUU APP sebagai produk 'talibanisme'. Dengan disahkannya RUU APP, barangkali pentas-pentas kethoprak mesti gulung tikar. Tak ada lagi gelaran kebudayaan tradisi di ruang publik, sebab kesenian mesti dilakukan di tempat khusus pertunjukan seni, yang diizinkan oleh negara. Segala bentuk kesenian akan kehilangan nafasnya: ilham penciptaan yang bebas tanpa batas. Setelah keran kebebasan pers dan media dibuka lebar-lebar, kini kita kembali ‘dikandangi’ oleh keterbatasan-keterbatasan yang tidak masuk akal, yang mencampuradukkan hal privat dengan hal publik.
Kenisbian hukum akan memunculkan anomali-anomali yang berbuntut pada ketidakadilan (yang boleh jadi bermuara pula pada perpecahan). Maka, apalah jadinya kita, selain sebagai kelinci percobaan yang ‘dikorbankan’ demi mengalihkan perhatian publik dari masalah-masalah krusial negara ini?


draft RUU Anti Pornografi & Pornoaksi