Hosted by Photobucket.com

Saturday, February 11, 2006

U Can See My Puser=Pornografi?

Apa batasan pornografi menurutmu?
Ada beragam definisi pornografi dalam sekian kepala kita. Membuatnya seragam tentu saja perkara bukan mudah. Ini soal sensitif yang dalam prakteknya, seperti diungkapkan dalam perdebatan-perdebatan di media massa, membawa imbas ke mana-mana. Bisa berimbas ke wilayah kebebasan ekspresi dalam berbagai bidang dan tingkatan – termasuk ekspresi kasih sayang dan ekspresi diri sendiri – sampai ke wilayah wacana perempuan sebagai korban patriarki. Jika tidak hati-hati, penerapan hukum sebagai tafsiran terhadap (nantinya) UU Anti Pornografi dan Pornoaksi (UU-APP) bisa membawa korban-korban yang tak seharusnya jadi sasaran.
Wajar jika Ayu Utami, dalam Today’s Dialogue Metro TV satu hari sebelum rapat pembahasan RUU-APP di DPR, menyatakan mesti ada batasan yang rigid mengenai pornografi dan pornoaksi. Apa lagi, Ketua MUI sendiri mengamini betapa tipis batas antara pornografi dan kebebasan berekspresi ("Jangan Kekang Ekspresi"; Kompas, 21 Jan '06). Seperti apa batasan rigid yang mesti ditetapkan untuk “menggawangi” praktek-praktek “amoral” di negara ini? Sebenarnya bukan soal rumit, yang entah kenapa, membuat DPR mesti berlama-lama membahasnya. Atau UU-APP memang sengaja dibuat untuk menyebabkan tafsir yang luas bin luwes?

Simak tiga bab pertama RUU-APP 2006 (Kompas, 20 Januari ’06) berikut:
Bab I
Pengertian:
• Pornografi adalah substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan atau erotika.
• Pornoaksi: adalah perbuatan mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan atau erotika di muka umum.

Bab II
Larangan:
• Larangan tentang pembuatan, penjualan, penyiaran tulisan, rekaman suara, film dan/lukisan yang mengeksploitasi tubuh atau aktivitas seksual baik diri sendiri maupun orang lain sebagai model.

Bab III
Pengecualian dan Perizinan
• Pengecualian ditujukan untuk pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, adat istiadat, kegiatan seni, olahraga, atau pengobatan gangguan kesehatan dalam batas yang diperlukan (rekomendasi dokter/rumah sakit) serta mendapat izin dari pemerintah.

Mari temukan batasan yang rigid dalam pasal-pasal tersebut.
Ada?
Beruntunglah kamu yang menemukannya, karena saya tidak.
Tiga kata kunci pada bab kunci (Bab I RUU-APP) masih mengandung arti luas. Seksual = berkenaan dengan jenis kelamin, atau berkenaan dengan perkara persetubuhan. Cabul berarti tidak senonoh, melanggar kesopanan. Erotika, menurut kamus bahasa berarti karya yang tema atau sifatnya berkenaan dengan nafsu kelamin atau kebirahian. Menurut Jim Supangkat, definisi umum tentang erotisisme ("Pornoaksi tidak mungkin diatur dgn UU"; Kompas 27 Jan '06) adalah komunikasi yang menyangkut keingintahuan tentang seksualitas lawan jenis. Sedang seksualitas sama sekali bukan pornografi dan merupakan bagian dalam kehidupan manusia dan tidak bisa disebutkan dalam pengertian yang negatif. Keseluruhan hidup manusia bahkan tak lepas dari identitas seksual dan dimensi seksualitasnya (Filsafat Seks, F.X Rudy Gunawan). Tafsiran terhadap tiga kata kunci tersebut, tak pelak lagi, bisa menjadi sangat debatable. Seperti apa gagasan yang mengeksploitasi seksual(itas)? Standar kesopanan yang mana yang digunakan untuk menentukan perbuatan cabul? Jika erotika adalah karya (seni), berarti ada disharmonisasi antara Bab I dengan pengecualian dalam Bab III, yaitu yang menyangkut kegiatan seni. Mungkin maksudnya erotis (bersifat merangsang nafsu birahi) atau erotisisme? Tapi apa ada standar perilaku erotis yang sama di kepala tiap orang? Kembali ke esensi masalah: apakah tiga kata kunci itu cukup rigid memberi batasan pornografi? Kenapa tidak menggunakan batasan yang lebih jelas, misalnya: "Substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang mengeksploitasi (maaf) payudara, pantat dan alat kelamin"?
Belum lagi perempuan yang akan sangat rentan jadi korban dan “dikriminalkan” berdasarkan RUU-APP. Betapa dilematisnya posisi perempuan dalam wacana pornografi dan pornoaksi. Apa (nantinya) UU-APP berpihak pada perempuan ("RUU APP tdk mengakomodasi perempuan"; Kompas, 4 Feb ’06)? Apa imbas diberlakukannya UU-APP terhadap pelaku prostitusi? Apa (nantinya) UU-APP mengakomodasi hak perempuan-perempuan yang disudutkan oleh kepentingan ekonomi dan kerap kali terpaksa “melayani” fantasi laki-laki lewat iklan, media massa, tempat hiburan malam, sampai lokalisasi??
Blrrrggghhh...!!! Lupakan itu, tak usah berumit ria. Bayangkan jika suatu saat berciuman di tempat umum untuk mengekspresikan kasih sayang atau memakai kaus pendek yang (sedikit) potensial pamer pusar (u can see my puser) dianggap sebagai pornoaksi yang membuat kita menanggung sanksi denda berjuta-juta (betapa kaya dan kurang kerjaannya aparat penegak hukum kita nantinya; apa lagi kalau praktek “sidang di tempat” alias bayar di jalan masih nge-trend!). Apakah baju yang tertutup menjamin moralitas bangsa? Apa membeli majalah Playboy untuk memenuhi rasa ingin tahu bisa dicap bejat? Apa berjualan majalah dan tabloid “porno” di pinggir jalan berarti pelaku kriminal?
Jadi, perlu nggak sih, UU Anti Pornografi dan Pornoaksi? Jangan-jangan UU ini cuma “produk” kemunafikan bangsa yang takut akan perubahan dan tak percaya pada filter, self defence mechanism dan kecerdasan masing-masing warga negaranya dalam memilih mana pornografi mana bukan. Seperti diungkapkan mas Bimo Nugroho (ISAI) dalam sebuah liputan khusus mengenai UU-APP, saya lebih setuju jika dibuat regulasi mengenai di mana saja media-media tersebut boleh diakses, siapa saja yang boleh mengaksesnya, dan sanksi apabila terjadi pelanggaran. Silahkan membuat UU-APP, tapi setidaknya buatlah batasan yang jelas mengenai pornografi dan pornoaksi, karena bangsa kita sungguh sangat suka menafsir. Lebih-lebih, secara gegabah.


baca juga: Sejumlah Seniman Menolak RUU-APP