Hosted by Photobucket.com

Friday, February 17, 2006

Bandung berjuang untuk kemanusiaan!

Sudah lebih setahun pascakematian Munir Said Thalib, dan kasus kematian aktivis hak asasi manusia ini belum juga menampakkan tanda-tanda kejelasan. Kasusnya bahkan menyayup setelah vonis dijatuhkan pengadilan kepada Pollycarpus Budihari Priyanto, yang diyakini banyak orang, hanyalah scapegoat sekaligus bukti bahwa praktek impunitas dalam kasus kekerasan politik di negara ini masih terjadi.

Mematahkan impunitas negara dalam kekerasan dan pembunuhan politik adalah kewajiban kita seluruhnya. Maka, PSI bekerja sama dengan Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM), Toko Buku Ultimus Bandung dan Sekolah Tinggi Seni Indonesia menggelar pementasan monolog “Matinya Seorang Pejuang”, pemutaran film “Bunga Dibakar” – jalan panjang kehidupan Munir – dan diskusi kasus Munir bersama Raharja Waluya Jati (VHR) dan Andi Yuwono (Praxis). Sebelumnya, kegiatan ini telah diselenggarakan di sembilan kota di Indonesia (Yogyakarta, Malang, Surabaya, Denpasar, Mataram, Jakarta, Medan, Bengkulu, Batu) sejak Januari 2005.

Perjuangan melawan penindasan hak asasi manusia dimulai dari diri sendiri. Apakah Anda bersama kami?

Tabe,
PSI • KASUM • ISAI • TB Ultimus • STSI Bandung


Rangkaian Kegiatan

Senin, 27 Februari 2006 (TB Ultimus, Jl Lengkong Besar 127, Bandung)

18.30 s.d 20.00 – diskusi kasus Munir

20.00 s.d 20.46 – pemutaran film “Bunga Dibakar”


Selasa, 28 Februari 2006 (Gedung Dewi Asri, STSI Bandung)

19.14 s.d 20.00 – pemutaran film “Bunga Dibakar”

20.00 s.d 21.00 – pentas monolog “Matinya Seorang Pejuang”


Matinya Seorang Pejuang”

Pelakon Tunggal : Wendy H.S

Naskah : F.X Rudy Gunawan

Sutradara : Landung Simatupang

Artistik : Hendro Suseno

Setting : Kuncoro D.P

Lighting : Johan D.H

Sound&Multimedia : Prasetyo “Sinyo” B.M

Produksi : Miranda

Supervisi : Raharja Waluya Jati

Keuangan : Dhiah Hartini

Dokumentasi : Ratrikala Bhre

Koordinator Lokal : Yunis Kartika


Bunga Dibakar”*

Durasi : 46 menit

Produser : Institut Studi Arus Informasi, Imparsial, Kontras,
bekerja sama dengan Cinema Society, Cangkir Kopi Mediavisual, Off Stream, dan Lembaga Pembebasan, Media dan Ilmu Sosial

Sutradara : Ratrikala Bhre Aditya

Produser Eksekutif : M. Abduh Azis


Bulan September 2004, Indonesia dikejutkan oleh meninggalnya Munir, tokoh gerakan hak asasi manusia yang konsisten dengan perjuangannya.

Film ini mencoba merekonstruksi perjalanan hidup dan perkembangan kejiwaan serta pergolakan batinnya. Dari seorang Munir, aktivis muslim yang sangat ekstrim, menjadi seorang Cak Munir yang menjunjung tinggi toleransi, menghormati nilai-nilai kemanusiaan, anti kekerasan dan berjuang tanpa kenal lelah melawan praktek-praktek otoritarian serta militeristik.

Si pemberani ini ternyata juga manusia biasa yang menurutnya, juga mengenal rasa takut. Namun yang justru menginspirasi adalah kata-katanya: “...kita harus lebih takut kepada takut itu sendiri, karena rasa takut itu menghilangkan akal sehat dan kecerdasan kita.” Ia sosok yang suka bercanda dan sangat mencintai isteri dan kedua anaknya.

Ia dibunuh justru pada era di mana demokrasi dan keterbukaan serta harapan akan hadirnya sebuah Indonesia yang dia cita-citakan mulai tumbuh. Bunga indah itu kini telah dibakar.


*”Bunga Dibakar” adalah judul seri enam lukisan Yayak Yatmaka yang didedikasikan kepada para aktifis yang telah hilang. Lukisan di judul pembuka film adalah lukisan Yayak dengan judul “Bunga Dibakar” yang ketujuh.

Saturday, February 11, 2006

U Can See My Puser=Pornografi?

Apa batasan pornografi menurutmu?
Ada beragam definisi pornografi dalam sekian kepala kita. Membuatnya seragam tentu saja perkara bukan mudah. Ini soal sensitif yang dalam prakteknya, seperti diungkapkan dalam perdebatan-perdebatan di media massa, membawa imbas ke mana-mana. Bisa berimbas ke wilayah kebebasan ekspresi dalam berbagai bidang dan tingkatan – termasuk ekspresi kasih sayang dan ekspresi diri sendiri – sampai ke wilayah wacana perempuan sebagai korban patriarki. Jika tidak hati-hati, penerapan hukum sebagai tafsiran terhadap (nantinya) UU Anti Pornografi dan Pornoaksi (UU-APP) bisa membawa korban-korban yang tak seharusnya jadi sasaran.
Wajar jika Ayu Utami, dalam Today’s Dialogue Metro TV satu hari sebelum rapat pembahasan RUU-APP di DPR, menyatakan mesti ada batasan yang rigid mengenai pornografi dan pornoaksi. Apa lagi, Ketua MUI sendiri mengamini betapa tipis batas antara pornografi dan kebebasan berekspresi ("Jangan Kekang Ekspresi"; Kompas, 21 Jan '06). Seperti apa batasan rigid yang mesti ditetapkan untuk “menggawangi” praktek-praktek “amoral” di negara ini? Sebenarnya bukan soal rumit, yang entah kenapa, membuat DPR mesti berlama-lama membahasnya. Atau UU-APP memang sengaja dibuat untuk menyebabkan tafsir yang luas bin luwes?

Simak tiga bab pertama RUU-APP 2006 (Kompas, 20 Januari ’06) berikut:
Bab I
Pengertian:
• Pornografi adalah substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan atau erotika.
• Pornoaksi: adalah perbuatan mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan atau erotika di muka umum.

Bab II
Larangan:
• Larangan tentang pembuatan, penjualan, penyiaran tulisan, rekaman suara, film dan/lukisan yang mengeksploitasi tubuh atau aktivitas seksual baik diri sendiri maupun orang lain sebagai model.

Bab III
Pengecualian dan Perizinan
• Pengecualian ditujukan untuk pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, adat istiadat, kegiatan seni, olahraga, atau pengobatan gangguan kesehatan dalam batas yang diperlukan (rekomendasi dokter/rumah sakit) serta mendapat izin dari pemerintah.

Mari temukan batasan yang rigid dalam pasal-pasal tersebut.
Ada?
Beruntunglah kamu yang menemukannya, karena saya tidak.
Tiga kata kunci pada bab kunci (Bab I RUU-APP) masih mengandung arti luas. Seksual = berkenaan dengan jenis kelamin, atau berkenaan dengan perkara persetubuhan. Cabul berarti tidak senonoh, melanggar kesopanan. Erotika, menurut kamus bahasa berarti karya yang tema atau sifatnya berkenaan dengan nafsu kelamin atau kebirahian. Menurut Jim Supangkat, definisi umum tentang erotisisme ("Pornoaksi tidak mungkin diatur dgn UU"; Kompas 27 Jan '06) adalah komunikasi yang menyangkut keingintahuan tentang seksualitas lawan jenis. Sedang seksualitas sama sekali bukan pornografi dan merupakan bagian dalam kehidupan manusia dan tidak bisa disebutkan dalam pengertian yang negatif. Keseluruhan hidup manusia bahkan tak lepas dari identitas seksual dan dimensi seksualitasnya (Filsafat Seks, F.X Rudy Gunawan). Tafsiran terhadap tiga kata kunci tersebut, tak pelak lagi, bisa menjadi sangat debatable. Seperti apa gagasan yang mengeksploitasi seksual(itas)? Standar kesopanan yang mana yang digunakan untuk menentukan perbuatan cabul? Jika erotika adalah karya (seni), berarti ada disharmonisasi antara Bab I dengan pengecualian dalam Bab III, yaitu yang menyangkut kegiatan seni. Mungkin maksudnya erotis (bersifat merangsang nafsu birahi) atau erotisisme? Tapi apa ada standar perilaku erotis yang sama di kepala tiap orang? Kembali ke esensi masalah: apakah tiga kata kunci itu cukup rigid memberi batasan pornografi? Kenapa tidak menggunakan batasan yang lebih jelas, misalnya: "Substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang mengeksploitasi (maaf) payudara, pantat dan alat kelamin"?
Belum lagi perempuan yang akan sangat rentan jadi korban dan “dikriminalkan” berdasarkan RUU-APP. Betapa dilematisnya posisi perempuan dalam wacana pornografi dan pornoaksi. Apa (nantinya) UU-APP berpihak pada perempuan ("RUU APP tdk mengakomodasi perempuan"; Kompas, 4 Feb ’06)? Apa imbas diberlakukannya UU-APP terhadap pelaku prostitusi? Apa (nantinya) UU-APP mengakomodasi hak perempuan-perempuan yang disudutkan oleh kepentingan ekonomi dan kerap kali terpaksa “melayani” fantasi laki-laki lewat iklan, media massa, tempat hiburan malam, sampai lokalisasi??
Blrrrggghhh...!!! Lupakan itu, tak usah berumit ria. Bayangkan jika suatu saat berciuman di tempat umum untuk mengekspresikan kasih sayang atau memakai kaus pendek yang (sedikit) potensial pamer pusar (u can see my puser) dianggap sebagai pornoaksi yang membuat kita menanggung sanksi denda berjuta-juta (betapa kaya dan kurang kerjaannya aparat penegak hukum kita nantinya; apa lagi kalau praktek “sidang di tempat” alias bayar di jalan masih nge-trend!). Apakah baju yang tertutup menjamin moralitas bangsa? Apa membeli majalah Playboy untuk memenuhi rasa ingin tahu bisa dicap bejat? Apa berjualan majalah dan tabloid “porno” di pinggir jalan berarti pelaku kriminal?
Jadi, perlu nggak sih, UU Anti Pornografi dan Pornoaksi? Jangan-jangan UU ini cuma “produk” kemunafikan bangsa yang takut akan perubahan dan tak percaya pada filter, self defence mechanism dan kecerdasan masing-masing warga negaranya dalam memilih mana pornografi mana bukan. Seperti diungkapkan mas Bimo Nugroho (ISAI) dalam sebuah liputan khusus mengenai UU-APP, saya lebih setuju jika dibuat regulasi mengenai di mana saja media-media tersebut boleh diakses, siapa saja yang boleh mengaksesnya, dan sanksi apabila terjadi pelanggaran. Silahkan membuat UU-APP, tapi setidaknya buatlah batasan yang jelas mengenai pornografi dan pornoaksi, karena bangsa kita sungguh sangat suka menafsir. Lebih-lebih, secara gegabah.


baca juga: Sejumlah Seniman Menolak RUU-APP